Langsung ke konten utama

Untuk Mengatasi Tentang Air Limbah Masyarakat Harus Memahami PermenLH No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Bangunan IPAL yang telah selesai dikerjakan dan dapat digunakan masyarakat setempat.

Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dalam penanganan pencemaran lingkungan di tengah kehidupan masyarakat,dalam hal ini khusus di kota siantar ada beberapa kelurahan yang di mana salah satau progeram pemberdayaan masyarakat yaitu SANIMAS-IDB telah melakukan upaya untuk menjaga kualitas air dalam tanah dengan cara membangunkan instalasi pipanisasi pengolahan air limbah rumah tangga yang di sebut IPAL Komunal,Pemerintah melakukan kegiatan ini berdasarkan peraturan menteri LHK NO.68 TH 2016.

Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup mengeluarkan aturan terbaru mengenai baku mutu untuk air limbah domestik.

Dengan dikeluarkannya regulasi baru ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur terkait Baku Mutu Limbah domestik sudah tidak berlaku. Berikut beberapa peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya regulasi ini:
  • Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan 
  • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Lampiran XLIII Usaha dan/atau kegiatan Perhotelan, Lampiran XLIV huruf A bagi Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lampiran XLVI tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815)
Definisi:
Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan,Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.


Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Di dalam PermenLh no 68 Tahun 2016 ini dijelaskan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
 
Jamban Terapung salah satu sumber limbah yang dapat mencemari lingkungan
Kondisi Awal Masyarakat mengunakan air sungai yang tidak bers

Pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan dengan 2 cara:
  1. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
  2. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah. 
Dalam melakukan pengelolaan baik secara tersendiri maupun terintegrasi, maka wajib memperhatikan baku mutu yang sudah ditentukan, dan setiap saat tidak boleh terlampaui. Baku Mutu Air Limbah domestik dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2 Permen LH No 68 Tahun 2016.

Hidup sehat dan bersi wajib harus dilakukan sebab dalam kebersihan terdapat iman yang kuat, menangani pencemaran lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan peraturan yang sudah di buat pemerintah,dalam penanganan persoalan lingkungan harus di mulai dari diri dan niat seluruh masyarakat indonesia agar persoalan - persoalan pencemaran lingkungan bisa teratasi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pekerjaan Irigasi Di kab. Toba Yang Di kerjakan Oleh WIKA Amburadur .

Toba. 14 Januari 2026 Salah satu pekerjaan irigasi di kec. Lumbang julu desa Lumban Rang terlihat ada Pekerjaan proyek irigasi yg terlihat sangat Amburadur.  Salah satu pelaksana Dari Vendor PT. RKK (Frans irpan) tidak mau untuk di mintai keterangan.  Indikasi kami awak media beliau telah melakukan penipuan terhadap warga Toba terkhusus warga lumban Rang.  Pekerjaan tersebut seperti pekerjaan siluman.  Dimana papan proyek tidak ada dan para pekerja tidak mengunakan APD.  Situasi pekerjaan yg telah kami surve kondisi pekerjaan tersebut sangat tidak baik, seharus nya irigasi tersebut berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap persawahan, di karenakan tidak baik nya pekerjaan tersebut sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ke persawahan, sehingga para petani susa mendapatkan air.  Sangat jelas ini pekerjaan yang bobrok, apalagi pelaksana nya tidak konferatip untuk mengatasi persoalan ini.  Red. (TS) 

Ad/Art Rumah Limbah

  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun. Dokumen ini disusun sebagai fondasi legal dan operasional guna memastikan organisasi memiliki kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahannya dalam UU Nomor 16 Tahun 2017. Fokus utama perkumpulan ini adalah pemberdayaan pemuda di wilayah Simalungun dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan hidup. AD/ART ini mencakup visi, misi, struktur tata kelola, mekanisme keanggotaan, serta sistem akuntabilitas keuangan yang dirancang untuk menciptakan organisasi yang transparan dan berkelanjutan Analisis Konteks dan Tujuan Perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun didirikan atas dasar kesadaran kolektif pemuda terhadap permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah di wilayah Simalungun. Identitas organisasi ini berakar pada nilai-nilai gotong royong, inovasi berkelanjutan, dan kepedulian...

PNS Melanggar Waktu Kerja.

Dasar Hukum Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) Pada Prinsipnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) beserta peraturan pelaksananya. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Prinsip Hukum Foto diambil pada hari kerja pukul 9.00 WIB, namun pegawainya belum juga hadir. Yang menjadi dasar waktu kerja bagi  PNS Iyalah Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) sebagai peraturan pelaksana UU ASN (yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN). Dalam pasal tersebut diatur beberapa kewajiban PNS, salah satunya adalah PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS d...