Langsung ke konten utama

Produk Hukum

Produk Hukum Indonesia
Produk Hukum Indonesia
Produk Hukum yang berlaku di Indonesia.

NO JENIS NOMOR JUDUL/TENTANG LN TLN TANGGAL DIUNDANGKAN HTML FILE PDF FILE
1. UU 1 PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH 23-11-1945 html pdf
2. UU 2 HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI 16-03-1946 pdf
3. UU 4 PINJAMAN DALAMNEGERI ATAS TANGGUNGAN NEGARA UNTUK USAHA PEMBANGUNAN NEGARA 29-04-1946 pdf
4. UU 5 PERATURAN TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 19461947 DAN TAMBAHAN PAJAK 10-05-1946 pdf
5. UU 6 KEADAAN BAHAYA 06-06-1946 pdf
6. UU 7 PENGADILAN TENTARA 08-06-1946 pdf
7. UU 8 PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA 08-06-1946 pdf
8. UU 9 PINJAMAN NASIONAL 12-06-1946 pdf
9. UU 10 PEMBAWAAN UANG DARI SATU KE LAIN DAERAH 22-06-1946 pdf
10. UU 12 PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT 10-07-1946 pdf
11. UU 13 PENGHAPUSAN DESA DESA PERDIKAN 04-09-1946 pdf
12. UU 14 PEMILIHAN KEPALA DESA 04-09-1946 pdf
13. UU 15 TAMBAHAN POKOK PAJAK BUMI 1946 1947 21-09-1946 pdf
14. UU 16 PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DI SELURUH INDONESIA 27-09-1946 pdf
15. UU 17 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA 01-10-1946 pdf
16. UU 18 PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK
17. UU 19 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA 26-10-1946 pdf
18. UU 20 HUKUMAN TUTUPAN 01-11-1946 pdf
19. UU 21 CUKAI TEMBAKAU 09-11-1946 pdf
20. UU 22 PENCATATAN NIKAH TALAK DAN RUJUK 26-11-1946 pdf
21. UU 23 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1946 29-11-1946 pdf
22. UU 24 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG TAHUN 1946 NO 10 29-11-1946 pdf
23. UU 1 PERATURAN HUKUM PIDANA 0 26-02-1946
24. UU 11 PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI ("ZEGELVERORDENING") 1921 0 24-06-1946
25. UU 3 PERATURAN TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA 0 10-04-1946
26. UU 1 DEWAN PERTAHANAN NEGARA PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO5 7 8 9 11 DAN 16 15-01-1947 pdf
27. UU 2 DEWAN PERTAHANAN NEGARA PERATURAN PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO 6 10 12 13 15 18 19 23 24 25 DAN 26 15-01-1947 pdf
28. UU 3 PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN 1947 12-02-1947 pdf
29. UU 4 NATURALISASI JOHANN JORDAN 12-02-1947 pdf
30. UU 5 NATURALISASI SALIM BASJIR 12-02-1947 pdf
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pekerjaan Irigasi Di kab. Toba Yang Di kerjakan Oleh WIKA Amburadur .

Toba. 14 Januari 2026 Salah satu pekerjaan irigasi di kec. Lumbang julu desa Lumban Rang terlihat ada Pekerjaan proyek irigasi yg terlihat sangat Amburadur.  Salah satu pelaksana Dari Vendor PT. RKK (Frans irpan) tidak mau untuk di mintai keterangan.  Indikasi kami awak media beliau telah melakukan penipuan terhadap warga Toba terkhusus warga lumban Rang.  Pekerjaan tersebut seperti pekerjaan siluman.  Dimana papan proyek tidak ada dan para pekerja tidak mengunakan APD.  Situasi pekerjaan yg telah kami surve kondisi pekerjaan tersebut sangat tidak baik, seharus nya irigasi tersebut berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap persawahan, di karenakan tidak baik nya pekerjaan tersebut sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ke persawahan, sehingga para petani susa mendapatkan air.  Sangat jelas ini pekerjaan yang bobrok, apalagi pelaksana nya tidak konferatip untuk mengatasi persoalan ini.  Red. (TS) 
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ad/Art Rumah Limbah

  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun. Dokumen ini disusun sebagai fondasi legal dan operasional guna memastikan organisasi memiliki kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahannya dalam UU Nomor 16 Tahun 2017. Fokus utama perkumpulan ini adalah pemberdayaan pemuda di wilayah Simalungun dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan hidup. AD/ART ini mencakup visi, misi, struktur tata kelola, mekanisme keanggotaan, serta sistem akuntabilitas keuangan yang dirancang untuk menciptakan organisasi yang transparan dan berkelanjutan Analisis Konteks dan Tujuan Perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun didirikan atas dasar kesadaran kolektif pemuda terhadap permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah di wilayah Simalungun. Identitas organisasi ini berakar pada nilai-nilai gotong royong, inovasi berkelanjutan, dan kepedulian...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pelanggaran Lalu Lintas dan Ketentuan Besaran Denda (Tilang)

Walau selalu di siplin dalam berlalulintas, atau sesekali mungkin lalai atau tidak sengaja melangar aturan  lalulintas sehinga di berhentikan polisi yang bertugas. Setiap orang pasti perna melangar lalulintas, sehinga kita mendapat sangsi dari polisi lalu lintas (Polantas), perlu kita ketahui berapakah denda resmi dari setiap pelanggaran yang di lakukan? Prinsip Hukum  :  Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Ada yang tahu berapa banyak pelanggaran lalu lintas pada gambar diatas.? Klik gambar untuk melihat hasilnya (bila Anda merasa masih ada yang belum di tandai silahkan di koment) Perosedur Penilangan Polisi yang memberhentikan pelanggaran wajib menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi juga harus menerangkan dengan jelas kepada pelangar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah di langgar dan tabel berisi jumlah denda yang harus di bayar oleh pelangar. Tindak lanjut atas penilangan digolongkan dalam dua kategori yaitu: 1....
Posting Komentar
Baca selengkapnya