Langsung ke konten utama

Zahir Bupati Batubara Akan Sertifikatkan Seluruh Rumah Ibadah & Tanah Wakaf.

Zahir Bupati Batubara 
Prinsip hukum Batu Bara -  Sosok pemimpin yang muda dan aktif untuk mengembangkan potensi daerah nya dan membantu masyarakat Dalam kepemimpinan ZAHIR-OKY kabupaten batu bara mencanangkan,seluruh Tempat ibadah dan tanah wakaf akan di sertifikatkan  dengan tujuan Agar aset milik umum memiliki kekuatan secara adminitrasi yang di akui negara, sehingga nanti nya tidak ada lagi yang mencoba untuk  mengganggu gugat bagunan atau lahan yang sudah di pungsikan masyarakat banyak.
Tegas ucap Bupati Batubara kepada seluruh kepala desa,camat yang hadir agar segera membantu para pengurus rumah ibadah, tanah wakaf( pekuburan) untuk dibuatkan sertifikat nya oleh Badan Pentanahan Negara (BPN).
Dalam acara ini turut di hadiri oleh 151 Kepala Desa/Kelurahan, Camat,Kemenag Batubara, Kepala Kantor BPN Asahan di Aula Kantor Bupati Batubara, Rabu (30/1).
Selain itu diharapkannya juga Kepala Desa agar turut mensukseskan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
zahir Bupati Batubara Memberikan sambutan 
Dimana ditargetkan ada 5.000 sertifikat tanah dan 10.000 peta bidang di empat desa di Kab. Batubara yakni Desa Sidomulyo, Kec. Medangderas, Desa Indrayaman, Kec. Talawi, Desa Sukamaju, Kec. Tanjungtiram, Desa Brohol di Seisuka.
Dijelaskannya, program pemerintah pusat ini memberikan layanan pembuatan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat tanpa dipungut biaya alias gratis.
Kepada BPN Asahan Emri mengatakan, BPN Asahan merasa sangat terbantu dengan proaktifnya Bupati Batubara yang memfasilitasi pertemuan dengan seluruh kepala desa dan kelurahan se-Batubara. Sehingga sosialisasi tentang sertifikat tanah dapat disampaikan dan diterima dengan benar, khususnya tentang PTSL.
” Saya mengharapkan program PTSL di empat desa di Kab.Batubara ini dapat dimaksimalkan dengan baik. Sehingga target 15.000 sertifikat dan peta bidang desa dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Kakankemenag Batubara yang diwakili Ka KUA Sei Balei Abdulrahman melaporkan di Batubara masih banyak rumah ibadah dan tanah wakaf pekuburan yang masih belum bersertifikat.
Dalam kesempatan ini harapan seluruh masyarakat kab batubara agar masyarakat bisa mendapatkan sertipikat tanah geratis sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa  terbantu .

Masyarakat dan pemerintah haruslah bisa saling membantu dalam setiap program pemerintah yang ada agar masyarakat dan pemerintah bisa menjadikan batubara kabupaten yang indah dan percontohan untuk indonesia.


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pekerjaan Irigasi Di kab. Toba Yang Di kerjakan Oleh WIKA Amburadur .

Toba. 14 Januari 2026 Salah satu pekerjaan irigasi di kec. Lumbang julu desa Lumban Rang terlihat ada Pekerjaan proyek irigasi yg terlihat sangat Amburadur.  Salah satu pelaksana Dari Vendor PT. RKK (Frans irpan) tidak mau untuk di mintai keterangan.  Indikasi kami awak media beliau telah melakukan penipuan terhadap warga Toba terkhusus warga lumban Rang.  Pekerjaan tersebut seperti pekerjaan siluman.  Dimana papan proyek tidak ada dan para pekerja tidak mengunakan APD.  Situasi pekerjaan yg telah kami surve kondisi pekerjaan tersebut sangat tidak baik, seharus nya irigasi tersebut berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap persawahan, di karenakan tidak baik nya pekerjaan tersebut sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik ke persawahan, sehingga para petani susa mendapatkan air.  Sangat jelas ini pekerjaan yang bobrok, apalagi pelaksana nya tidak konferatip untuk mengatasi persoalan ini.  Red. (TS) 
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ad/Art Rumah Limbah

  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun. Dokumen ini disusun sebagai fondasi legal dan operasional guna memastikan organisasi memiliki kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahannya dalam UU Nomor 16 Tahun 2017. Fokus utama perkumpulan ini adalah pemberdayaan pemuda di wilayah Simalungun dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan hidup. AD/ART ini mencakup visi, misi, struktur tata kelola, mekanisme keanggotaan, serta sistem akuntabilitas keuangan yang dirancang untuk menciptakan organisasi yang transparan dan berkelanjutan Analisis Konteks dan Tujuan Perkumpulan Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun didirikan atas dasar kesadaran kolektif pemuda terhadap permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah di wilayah Simalungun. Identitas organisasi ini berakar pada nilai-nilai gotong royong, inovasi berkelanjutan, dan kepedulian...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PNS Melanggar Waktu Kerja.

Dasar Hukum Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) Pada Prinsipnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) beserta peraturan pelaksananya. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Prinsip Hukum Foto diambil pada hari kerja pukul 9.00 WIB, namun pegawainya belum juga hadir. Yang menjadi dasar waktu kerja bagi  PNS Iyalah Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) sebagai peraturan pelaksana UU ASN (yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN). Dalam pasal tersebut diatur beberapa kewajiban PNS, salah satunya adalah PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya