Rumah Limbah Pemuda Alam Simalungun

Biografi Eduwad Manihuruk.SH Advocad Peradi Lahir 15 Mei 1987  Di Desa Siajam, Kec Sei Balai, Kab.Batu Bara Sumatra Utara. Pendidikan : Universitas Katolik Widi Karya Malang    (Ilmu Fakultas Hukum) SMASwasta Daearah Sei Bejangkar SMP Swasta Daerah Sei Bejangkar SD Negeri 010154 Sei Bejangkar Beliau dikenal sebagai pejuang aspirasi rakyat, Saat ini ia merupakan Penasehat hukum Partai NasDem di Kab.Batu bara, ia juga merupakan seorang politikus dan seorang pejuang aspirasi rakyat Sumatra. Itulah Eduwad Manihuruk.SH yang digadang-gadang akan maju sebagai Calon Legislatif pada tahun 2019 dari Partai NasDem. Ia merupakan seorang Advocad PERADI  yang sangat memahami tentang Hukum Perdata. Eduard Manihuruk,SH adalah anak dari pasangan Bpk.Manihuruk  dan Ibu Br.Situngkir. Ayah dan Ibunya berasal dari Daerah  Pulau Samosir kemudian menetap di Desa Sei Bejangkar Kec Sei Balai Kab.Batu Bara , dan kemudian disana lah mereka menetap. Sejak

Lima puluh 21 Februari 2018. Panwaslih Batubara Melakukan Gelar Sidang Sengketa Gugatan H. RM Harry Nugroho. SE Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Batubara menggelar sidang musyawarah sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara tahun 2018, di aula Mapolres Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (21/2/2018). Biografi Feri H.S. Read more Musyawarah ini digelar atas permohonan gugatan Bapak. H. RM Harry Nugroho.SE terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Batubara. Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua Panwaslih Kab. Batubara Bapak Ade Sutoyo dan didampingi dua Komisioner lainnya Panwaslih. Prinsip Hukum  Pendapat Tokoh Pemuda Batu Bara ( Feri H Siahaan, ST )  soal Pengunduran diri Cabub Kabupaten Batu Bara Musyawarah ini adalah musyawarah pertama yaitu dengan agenda " Mendengarkan Pembacaan Tuntutan " dari pihak  pemohon Bapak H.RM Harry Nugroho.SE (jelas

Medan 20/02/2018 Bawaslu Sumut Gelar Sidang Gugatan JR Saragih Bawaslu menggelar musyawarah sengketa Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas gugatan bakal paslon JR Saragih - Ance Selian . Terhadap KPUD Sumut. JR-Ance diwakili tim kuasa hukum dalam musyawarah. Musyawarah sengketa ini berlangsung di kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Selasa (20/2/2018), yang dihadiri oleh Ketua KPU Sumut beserta jajaran komisionernya hadir dalam musyawarah sengketa. Prinsip Hukum Keabsahan Ijazah JR Saragih Penyebab Gagal Menjadi Cagub Sumuatera Utara Permohonan penyelesaian sengketa diajukan JR-Ance karena tidak memenuhi syarat untuk maju dalam  Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara, disebabkan karena Permasalahnya Terkait legalisasi (ijazah) nya. Prinsip Hukum   Bawaslu Sumut Gelar Sidang Gugatan JR Saragih Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang melegalisasi ijazah JR Saragih, megatakan bahwa ijazah JR, dapat dipastikan adalah merupakan Ijazah sa

Terminal. Pengertian Terminal bisa kita katakan sebagai alat atau tempat pemeroses,dimana suatu kegiatan di lakukan untuk memungkinkan kendaraan lalu lintas agar para pengguna atau penumpang dapat memproses perjalanan atau meneruskan perjalanan. Terminal angkutan umum bisa kita simpulkan dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi  pokok sebagai pelayan umum. Berupa tempat kendaraan umum menaikan dan menurunkan penumpang atau barang bongkar muat barang. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral perhubunagn Darat No.31 Tahun 1993 tentang terminal Transportasi jalan Terminal berfungsi: 1.Fungsi terminal bagi penupang adalah untuk kenyamanan menunggu,kenyaman perpindahan dari suatu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain,tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (Peralatan parkir ,ruang tunggu,papan informasi,toilet,toko,loket dll) serta pasilitas parkir kendaraan pribadi ata

Dalam hal ini Joni Tua Manurung melalui kuasa hukumnya Eduwar Manihuruk & Mourice Rogers Siburian.SH.MH , telah melakukan gugatan Praperadilan di pengadilan Negeri medan kepada. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatra Utara (Poldasu)Cq.Direktur Reserse Kriminal Umum Poldasu, terkait ditetapkannya tersangka Joni tua manurung. Prinsip Hukum  Situasi persidangan Perapit dengan agenda Penyerahan Bukti-bukti Menurut kuasa hukum Bpk Joni tua Manurung  Eduwar Manihuruk & Mourice Rogers Siburian.SH.MH  penetapan tersangka terhadap kliennya tidak tepat di lakukan. Sebab Perkara Perdata terkait dengan permasalahan ini telah kita ajukan  di pengadilan negeri medan dan jelas persidangan pertama suda di mulai (jelas nya). Prinsip Hukum  Kuasa Hukum Joni Tua Manurung Pada Tgl Senin 11 Februari 2018 Dalam persidanggan pertama praperadilan pihak termohon (POLDASU) tidak menghadiri persidangan, sehinga persidangan pertama di tunda satu minggu kedepan dan di lanjutkan pada hari

Prisip Hukum Letusan Sinabung Terdasyat Senin 18 Februaru 2018 Pukul 08.53 WIB, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara kembali meletus,  kali ininGunung Sinabung meletus dengan sangat dasyaranya. Diperkirakan ini adalah letusan yang terbesar dari letusan sebelumnya. Ketinggian kolom abu vulkanik mecapai 5.000 meter dengan tekanan sagat kuat. Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kab.Karo Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, erupsi gunung Sibanung disertai gempa selama 607 detik. Sutopo Purwo Nugroho  juga menambahkan dapat dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa, untuk sementara kebutuhan dasar untuk masyarakat sekitar adalah masker dan mobil tangki untuk menyemprot abu vulkanik di jalan dan permukiman warga. Gunung Sibanung menyemburkan abu vulkanik disertai dengan butiran batu hasil erupsi. Semburan berawarna hitam pekat keluar dari gunung sinabung beberapa saat saat awal semburan, sehingg

Mengikut Yesus Dengan Tulus . Simalunggun, Minggu 18 Februari 2018 GKPI Janggir Leto. Seorang mahasiswi  Semester 9. (Br.simamora) yang sedang menyusun skripsi dari STT HKBP Nomensen Pematang Siantar Menjadi pembicara di Huria GKPI Jengger Leto Kec Pane Tongah Kab.Simalunggun pada Misa Minggu 18 Februari 2018. Prinsip Hukum   (Norma-Agama)  GKPI Jengger Leto Kec. Pane Tongah Kab. Simalunggun Kotbah yang di sampaikan dari Perjanjian Baru Lukas Pasal 9 : ayat 57-62 Lukas Pasal 9 : 57 . Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, k  berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi. Lukas Pasal 9 : 58 Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia l  tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Lukas Pasal 9 : 59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku! m " Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu

Setelah ditetapkanya pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 Februari 2018, dengan putusan menetapkan 4 Calon yang lolos dari sekian banyak yang mendaftarkan diri. KPUD Kab Batu Bara melanjutkan kegiatan rapat pleno secara terbuka membahas tentang pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Batu Bara pada hari ini tanggal 13 februari 2018.  Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kab Batu Bara  Muksin Kalit , dan dihadiri Pasangan Balon Bupati, Kader Partai dari masing-masing Partai Pengusung, serta simpatisan. Prinsip Hukum Ketua KPUD Kab Batu Bara Muksin Kalit sedang memberikan sambutan dalam Rapat Pleno Terbuka   Para calon Bupati Dan Wakil Bupati Telah melakukan pengundian  nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.  dimana para calon menerima no urut pembuktian atau tanda penetapan bahwa mereka telah sah untuk mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah di Kab.Batu Bara . Sesuai hasil p

Bicara tentang judi banyak hal permainan terkait dengan judi,mulai dari permainan kartu joker kartu domino atau sabung ayam dan kalau sekarang ini masyarakat sering mengunakan judi online yang di dalam permainan nya ,banyak hal permainan contoh nya judi bola dan judi togel. Selain di larang oleh hukum, agama juga tidak membenarkan ada nya permainan judi.Hal ini dapat di ketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP ,Jo.UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban Judi  Jo .PP NO.9 Tahun 1981 Jo.Intruksi Presiden dan Intruksi mentri dalam negeri No.5 tanggal 1 april 1981. Hal ini di sadari pemerintah,maka dalam rangkah penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut di pertegas dengan UU No 7 tahun 1974  yang di dalam pasal 1, mengatur dengan semua tindak pidana judi sebagai tindakan kejahatan. Prinsip Hukum  Kegiatan Bermain Judi Adalah Penyakit Masyarakat Disi dapat di jelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetap sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan

Lahir: Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 19 Juni 1942 Pendidikan: SMP dan SMA di St. Petrus Claver, Makasar (1955-1961). Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan Bandung (1961-1966). Pendidikan Ketrampilan Kenokatariatan, Universitas Indonesia (1968). Fakultas Filosofi Universitas Rheinish Westfalische Technische Hochschule (RWTH), Jerman (1972-1975). Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (2009) Karir: Anggota fungsionaris Golkar (1986-sekarang). Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (1988-sekarang). Anggota Mondiale De la Presse Diplomatique (1988-sekarang). Pejabat di Lembaga Bantuan Hukum Kosgoro (1999-sekarang). Pediri: O.C. Kaligis & Associates (1977-Sekarang) Karya: Deponeering – Teori dan Praktik HAM & Peradilan HAM Notaris di F.A.Tumbuan (1966-1969) Pembawa makalah pada Asia Foundation di Kuala Lumpur "Judiciary System and Procedures Settlement of Civil Law Suits in Indonesia (1984). Pembawa makalah

Aksi damai yang di lakukan Aliansi nelayan sumatera utara pada tanggal 8 Februari 2018 di kantor DPRD Sumatera Utara Berjalan dengan aman. Perkiraan masa nelayan yang  hadir dalam menuntut hak-hak para nelayan berkisar 10.000 masyarakat nelayan se sumatera utara. Prinsip Hukum Aksi Masa bergerak ke Gedung DPRD Prop SUMUT Sehinga pihak kepolisian pun melakukan tingkat keamanan siaga 1, dengan tujuan agar tidak terjadi keributan di dalam aksi yang di lakukan para Masyarakat Nelayan. Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara dalam aksi nya menuntut dan membuat peryataan sikap mereka sebagai berikut : Meminta kepada Pemerintah Republik indonesia melakukan kajian ulang terhadap peraturan menteri KP No 71 Tahun 2016, karena kebijakan tersebut menyengsarakan Nelayan dan berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sumatera Utara adalah bagian dari NKRI dan kami masyarakat nelayan SUMUT mempunyai hak yang sama dengan nelayan cantrang di pulau jawa. Bahwa kami nelayan

Dari sekian banyak masyarakat Indonesia masih pada bingung, bagaimana cara mendaftar perkara di pengadilan negeri. Mau dimulai darimana, rendahnya sosialisi juga merupakan faktor yang mempengaruhi, terkadang masyarakat lebih memilih diam, menghadapi masalah yang dihadapinya berharap mendapatkan keajaiban. Untuk itu bagi teman - teman Prinsip Hukum , disini kami akan memberikan infromasi tata cara mendaftar perkara di pengadilan negeri, hal ini juga untuk memberikan jawaban bagi teman kita yang tidak mau disebut namanya (NN), dimana sudah menanyangkan pertanyaan melalui formulir Konsultasi Hukum yang ada pada blog ini. Prinsip Hukum Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Cara pelaksanaan pendaftaran gugatan. Ada beberapa tahapan untuk melakukan pendaftaran gugatan perdata di pengadilan negeri. Bisa kita pahami yang di maksud dengan perkara perdata yaitu ada nya suatu perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat di pastikan mengandung sengketa hak. Langkah yang harus di lakukan u

Limah Puluh ,1 februari 2018 TIM dari KPUD Batu bara telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap partai nasdem kab batu bara dan dalam hal ini acara diadakan di kantor  NasDem  Kab. Batu Bara. Sambutan ketua Partai NasDem Kab. Batu Bara Ambran. SH Dalam hal ini tujuan verifikasi faktual Partai NasDem di Kabupaten Batu Bara yaitu membuktikan bahwasanya Partai NasDem di kabupaten batu bara dan partai tersebut juga masi eksis untuk menjalankan roda organisasi di daerah tersebut dan akan memenangkan calon dari partai nasdem untuk menuju batu bara satu Bapak RM.Hary Nugroho.SE & Bapak M.Syahfi.i.  Prinsip Hukum Foto bersama Ketua KPUD dan BAWASLU Kab Batu Bara serta anggota Partai Nasdem diikuti oleh Anggota DPRD Partai NasDem Kabupaten Batu Bara Setelah Verifikasi Faktual Selesai. Seluruh angota partai NasDem wajib memenangkan calon yang di usung partai. Dalam hal ini juga disampaikan  ketua KPUD Kab Batu Bara Muksin Kalit .SE verifikasi faktual ini tujuan nya yaitu untu